Fahri Hamzah Senggol Parpol yang Tolak Jokowi 3 Periode: Ingin Cuci Tangan



IDEANEWSINDO.COM - Isu Presiden Jokowi lanjut 3 periode menjadi perbincangan hangat belakangan ini.

Sejumlah politisi dan partai politik alias parpol pun dikabarkan banyak yang tak setuju dengan isu kelanjutan masa jabatan tersebut.

Hal itu, lantas disinggung oleh Fahri Hamzah seorang politikus terkenal Indonesia yang seringkali lantang mengungkapkan opini dan kritikannya terkait kebijakan pemerintah.

Melalui akun jejaring media sosial Twitter pribadinya @Fahrihamzah melontarkan pendapatnya terkait penolakan Jokowi 3 periode pada Selasa (12/04/2022).

Fahzri Hamzah menyebut para partai politik yang menolak Jokowi 3 periode hanyalah ingin cuci tangan semata.

"Partai politik tertentu ingin cuci tangan dengan mengatakan bahwa sejak awal mereka tidak setuju perpanjangan dan penambahan 3 periode," tulis @Fahrihamzah di cuitannya seperti dikutip Beritahits.id, Selasa (12/04/2022).

Tak hanya itu, Fahri Hamzah juga menyebut hal tersebut sudah dirancang sejak awal.

"Tetapi di fraksi MPR mereka semua bersidang merancang amandemen UUD 45 sejak awal. Kita tidak bisa lagi dikelabui oleh komplotan Senayan," lanjutnya.

Cuitan itu lantas viral dan menuai beragam tanggapan warganet hingga menimbulkan perdebatan.

"Bukannya kamu juga pernah jadi komplotan senayan yang ikut merubah UU MD3? Kalau untuk kepentinganmu dan partaimu boleh gitu? Basi omongan lu!" ungkap @Sir***.

"Kalau gitu bubarkan aja Wakil Rakyat yang tidak pernah mewakili rakyat pemilihnya. Rakyat yang memilih sekarang rakyat yang memberhentikan wajar dong," timpal @agu***.

"Sebut dong partai apa biar rakyat tau dengan jelas mana partai penipu dan mana yang jujur. Jangan bersayap tunjuk aja langsung. Anda kan pasti punya yang jelas, takut?" imbuh @hha***.

Seperti yang telah diketahui, Jokowi menegaskan menolak penundaan Pemilu 2024 di Twitter.

Sekretaris Jenderal Partai DPP Keadilan dan Persatuan (PKP), Said Salahudin, menegaskan, partai politik itu mengajak semua elite politik terutama parpol pendukung pemerintah untuk mendukung komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana tiga periode alias perpanjangan masa jabatan presiden.

"Parpol-parpol pendukung harus berani bersuara, jangan lagi mengayun dalam menyampaikan sikap politik. Perlu ada ketegasan agar tidak muncul ambiguitas yang membuat rakyat menjadi bingung," kata Sahudin, saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (12/9/2021).

Ia menilai melakukan amendemen UUD 1945 menjelang pelaksanaan Pemilu, secara politik tidak realistis sehingga agenda untuk mengatur ulang terkait haluan negara dan masa jabatan presiden bisa dibicarakan pasca-Pemilu 2024.

Menurut dia, pernyataan Jokowi yang kembali menolak wacana tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana disampaikan juru bicara presiden pada Sabtu (11/9), semestinya sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri diskursus mengenai isu itu.

s; suara.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy