Legislator PDIP Kritik Anies Absen Paripurna DPRD: Sepelekan Warga-Arogan
"Karena, menjadi anggota DPRD melalui proses pemilu karena warga Jakarta menginginkan dan memilih. Oleh karena itu, ketika beliau beberapa kali tidak hadir, sebenarnya adalah menyepelekan, menganggap tidak penting warga Jakarta sehingga beliau tidak ikut," kata Johny Simanjuntak saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (25/4/2022).
Sekretaris Komisi E DPRD DKI itu menganggap kepemimpinan Anies mencerminkan arogansi. Padahal, sebut dia, kehadiran Anies di rapat paripurna hari ini sifatnya penting.
"Ini cerminan gaya kepemimpinan arogansinya muncul. 'Gue tanpa hadir di paripurna tapi gue strong leader, pemimpin yang bagus'. Kalau beliau hadir di sini, itu kan cerminan penghargaan beliau kepada warga, walaupun representasi," tegasnya.
Johny juga mempertanyakan mengapa Anies lebih memilih untuk meninjau lokasi kebakaran Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Menurutnya, kegiatan itu bisa dilakukan Anies setelah menghadiri rapat paripurna.
"Lebih kepada pencitraannya karena ke sana itu sebenarnya hadir kepala dinas, bantuan disalurkan itu sudah cukup. Tapi kalau untuk dukungan moral psikologi pemimpin, bisa habis LKPJ," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna terkait penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur DKI Jakarta Tahun 2021. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco tiba-tiba mengajukan interupsi menjelang rapat berakhir.
Interupsi dilakukan sebelum Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menutup rapat paripurna, Senin (25/4). Rapat paripurna hari ini diikuti anggota DPRD secara langsung di ruang rapat dan virtual.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria hadir langsung di rapat ini. Rapat dimulai sekitar pukul 11.30 WIB.
"Interupsi Pimpinan, sebelum rapat ditutup," kata Basri mengawali interupsinya.
Basri kemudian mempertanyakan alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan absen di beberapa rapat paripurna terakhir dan selalu diwakili Riza. Padahal masa jabatan keduanya sama-sama berakhir pada Oktober nanti.
"Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati dan teman-teman anggota Dewan yang saya hormati. Saya mengamati beberapa paripurna Pak Gubernur tidak pernah hadir, selalu diwakili oleh Pak Wakil Gubernur terus. Padahal berhentinya gubernur dan wakil gubernur bersamaan. Kalau tidak salah di bulan Oktober nanti," sambungnya.
Anggota Komisi E itu lantas mengkritik keras Anies Baswedan serta jajaran Pemprov DKI. Kritik itu terkait pembahasan Perda yang disebutnya masih belum tuntas di jajaran Pemprov.
"Kita sudah pernah dibahas di DPRD dan selesai dibahas karena adanya omnibus law yang tadinya perda itu menjadi kewenangan dari DPRD, sekarang diserahkan pada Pak Gubernur dalam bentuk Pergub. Kurang lebih 1 bulan lalu sudah selesai di dewan dan sekarang masih berutak-atik di eksekutif," ujarnya.
Dia meminta Anies dan jajarannya tak sekadar mementingkan pencitraan diri sendiri. Dia mengatakan banyak harapan warga DKI yang harus dipenuhi.
"Sekali lagi Pak Wagub yang saya hormati, ini pesan keras buat Pak Gub, buat Pak Wagub dan eksekutif. Tolong hanya jangan hanya pentingkan kepentingan dan pencitraan diri sendiri. Pikirkanlah nasib rakyat Jakarta yang bertahan dan menanggung 8 tahun ini. Harapannya mereka dengan adanya format baru dari Perda zonasi dan RDTR tersebut ada kehidupan atau pencahayaan dan keinginan mereka untuk bisa lebih baik karena tanah mereka statusnya bisa berubah. Saya rasa itu saja pimpinan mohon juga jadi catatan pimpinan, ini saya rasa jadi keluhan seluruh fraksi dan seluruh masyarakat dan biarlah Golkar yang berbicara menyampaikan mungkin mewakili seluruh fraksi," ucapnya.
s; detik.com