Suara-suara Penolakan Interpelasi Formula E yang Digagas PDIP-PSI
Fraksi PDIP awalnya mendesak pimpinan DPRD DKI Jakarta segera menjadwalkan kembali interpelasi Formula E. PDIP menegaskan paripurna interpelasi beberapa waktu lalu hanya ditunda usai dinyatakan tidak kuorum.
"Jadi kita ingin menjadwalkan kembali, paripurna yang tertunda akibat tidak kuorum dalam pembahasan paripurna tempo hari," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Jumat (8/4) lalu.
"Minggu depan kita dorong lagi, kita ingatkan pada pimpinan untuk segera menjadwalkan bamus, penjadwalan paripurna tertunda," sambung Gembong.
Senada dengan PDIP, Fraksi PSI mendorong agar interpelasi Formula E kembali dilanjutkan. PSI pun mengundang fraksi penolak interpelasi hadir dalam paripurna untuk menyampaikan penolakannya.
"BK sudah menyatakan Ketua DPRD tidak melakukan pelanggaran soal interpelasi Formula E. Oleh karenanya, kita harus lanjutkan prosesnya. Soal fraksi-fraksi yang masih menolak interpelasi, kami harap mereka datang dan sampaikan sikap di rapat paripurna agar masyarakat tahu alasan menolaknya apa," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra melalui keterangan tertulis, Jumat (8/4).
Anggara mengaku bingung terhadap sikap fraksi yang enggan menghadiri rapat paripurna interpelasi. Padahal Anggara memandang datang ke rapat paripurna bukan berarti menyetujui interpelasi Formula E.
"Justru di rapat paripurna mereka bisa menegaskan bahwa penolakan interpelasi, bisa sampaikan alasannya apa. Proses interpelasi kan baru digulirkan lebih lanjut kalau setengah dari anggota yang hadir setuju," tegasnya.
PKS Minta Interpelasi Tak Dipaksakan
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani mengatakan interpelasi merupakan hak setiap anggota Dewan. Namun, dia menyebut PKS tegas menolak interpelasi Formula E.
"Mengenai interpelasi itu merupakan hak DPRD. Siapapun boleh mengajukan hak interpelasi jika memenuhi persyaratan dan prosedur serta tata tertib yang ada. Dan ada alasan yang jelas. Sikap PKS sudah jelas tidak akan melakukan interpelasi terhadap Gubernur Anies," kata Yani kepada wartawan, Jumat (8/4).
Yani mengatakan sebelumnya mayoritas DPRD menolak interpelasi tersebut. Sehingga dia menilai interpelasi Formula E tidak perlu dipaksakan lagi.
"Jika mayoritas DPRD telah menolak interpelasi, mestinya sudah tidak perlu lagi interpelasi dipaksakan," ujarnya.
Golkar Tolak Interpelasi Formula E
Setali tiga uang dengan PKS, Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menolak keras interpelasi Formula E dilanjutkan kembali. Golkar memandang masih banyak pekerjaan rumah yang lebih penting ketimbang interpelasi.
"Golkar tetap menolak karena masih banyak hal lain yang lebih penting," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco saat dihubungi, Minggu (10/4).
"Mau apa lagi, sih? Kurang kerjaan apa? (Seperti) nggak ada hal yang lebih penting dari interpelasi," sambungnya.
Rapat Bahas Interpelasi Formula E Bakal Dibuka Lagi
Sikap berbeda ditunjukkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang bakal membuka lagi rapat membahas interpelasi Formula E. Hal ini menyusul hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD DKI yang menyatakan Prasetio tidak melanggar kode etik terkait interpelasi Formula E.
Prasetio mengatakan hal itu setelah bertemu dengan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dan Sekretaris Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo. Dia mengatakan PDIP mendesak pimpinan DPRD segera menggelar rapat penjadwalan interpelasi Formula E.
"Pak Gembong dan Pak Dwi menanyakan kapan. Nah, di sini saya kan skors, pada saat itu saya skors dan saya akan agendakan di Bamus lagi untuk dilanjutkan. Saya akan cabut skors itu," ujar Prasetio, Rabu (13/4).
Gerindra Pastikan Tetap Menolak
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bakal membuka lagi rapat membahas interpelasi Formula E. Adanya rencana itu, Gerindra DKI memastikan pihaknya tetap akan menolak Interpelasi.
"Sikap kita sih masih sama kok, kan masing-masing punya hak, kalau dari pihak sana mau lanjut interpelasinya ya silakan saja kalau semua sesuai mekanismenya," ucap Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani saat dihubungi, Kamis (14/4).
Rani mengatakan selama ini bukan pihaknya yang menghentikan pembahasan interpelasi. Pembahasan tersebut terhenti karena diduga adanya mekanisme yang tidak sesuai.
"Selama ini kan bukan kami yang menghentikan atau menunda jalannya interpelasi, tetapi memang sepengetahuan saya situasi atau kondisinya atau memang karena mekanisme dari syarat interpelasi itu sendiri yang tidak sesuai jadinya tertunda," kata Rani.
Wagub DKI: Tak Mesti Hak Dewan Semuanya Digunakan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tetap mengutamakan musyawarah sekalipun interpelasi merupakan hak Dewan. Menurut orang nomor dua di DKI ini, tak semua hak Dewan dilaksanakan.
"Kita ingin hak-hak tersebut sejauh dapat kita bisa musyawarahkan, kita diskusikan dan selesaikan bersama-sama. Tidak mesti hak-hak yang ada di anggota Dewan itu semuanya digunakan, sekalipun diatur dalam UU, peraturan, itu merupakan hak Dewan," kata Riza di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/4).
Riza memandang anggota Dewan tak mesti menggunakan seluruh haknya. Kendati demikian, dia tetap menghormati keputusan Dewan apabila interpelasi Formula E mesti digulirkan lagi. Mengingat, anggota Dewan memiliki pertimbangan sendiri.
"Terkait usulan interpelasi di DPRD DKI Jakarta, apapun yang menjadi hak, kewenangan, kewajiban dari anggota Dewan kami dari atas nama pemprov menghormati," ujarnya.
s; detik.com