Reaksi Adian Keras Banget Tanggapi Kicauan Fahri, Telak



IDEANEWSINDO.COM - Kicauan politikus Partai Gelora Fahri Hamzah lewat akun Twitternya, 7 Mei lalu, berbuntut panjang.

Pentolan aktivis 98 Adian Napitupulu bereaksi keras menanggapi kicauan tersebut.

Fahri lewat akun Twitter @fahrihamzah sebelumnya membuat kicuan dengan judul 'Pesan Pada Generasi ku'.

Dia kemudian mengingatkan enam hal. Yakni, jangan membiarkan kebebasan terancam, jangan membiarkan rakyat sakit dan menderita, jangan membiarkan penguasa menganiaya.

Kemudian, jangan membiarkan pengusaha mengatur negara, jangan menjadi corong penguasa dan mengingatkan untuk melindungi serta membantu para mahasiswa dan oposisi.

Fahri dalam kicauannya menyertakan foto dua pentolan aktivis'98 Adian Napitupulu dan Budiman Sudjatmiko.

Menanggapi hal tersebut, Adian terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Fahri Hamzah.

"Saya tidak tahu pesan itu untuk semua yang satu generasi atau hanya untuk saya dan Budiman saja. Karena foto yang ada dalam twitnya itu hanya foto saya dan Budiman, bukan foto orang banyak," ujar Adian dalam keterangannya, Kamis (12/5).

Sekjen Pena'98 ini merasa pesan yang disampaikan Fahri seakan mempertanyakan komitmen perjuangan, komitmen kerakyatan dirinya dan Budiman, setelah 24 tahun reformasi.

"Jika demikian, izinkan saya menjawab itu dengan sedikit berbagi cerita pada Fahri. Saya ingat ketika saya dan kawan kawan tersisa yang masih di jalan tahun 1999, Fahri sudah menjadi staff ahli di MPR," ujar Adian.

Fahri kemudian dilantik menjadi anggota DPR pada 2004, sementara Adian dan sejumlah akivis'98 lainnya masih dalam tekanan, bahkan ada beberapa yang ditangkap.

"Kantor Pengacara saya di police line pada 2008. Saya dikejar hingga menjadi gelandangan, berkeliling dari kota ke kota lalu menjadi pengumpul trolly di berbagai pusat perbelanjaan negara orang. Saya juga dipukuli hingga babak belur oleh belasan polisi di pengadilan Jakarta Pusat pada 2010," ucapnya.

Menurut Adian, dirinya dan Fahri ketika itu beda pilihan, beda jalan. Adian memilih jalan yang sulit, menyakitkan dan tidak menyenangkan.

Meski demikian, dia tidak pernah usil mengkritik dan mempertanyakan pilihan politik masing masing orang, termasuk mengkritik Fahri yang saat itu sedang menikmati kursi sebagai anggota DPR RI.

"DPR memutuskan penyidikan kasus Trisakti dan Semanggi tidak diteruskan pada 13 Maret 2007. Saat itu, Fahri yang mengaku aktivis 98 sudah menjadi anggota DPR dan berada di Komisi III, komisi terkait Hukum dan HAM," katanya.

Adian secara jujur mengaku kecewa dengan sikap Fahri ketika itu, tetapi tak ingin menghakimi Fahri Hamzah. Meski sebagai pimpinan Komisi III, Fahri bisa berusaha melawan penghentian penyidikan tersebut.

"Saya baru terpilih menjadi anggota DPR pada 2014, sementara Fahri terpilih kembali untuk yang ketiga kalinya. Saat menuju pemilihan pimpinan DPR, Fahri bersama sebagian anggota DPR mengubah UU MD 3 agar partai pendukung calon presiden yang kalah bisa menguasai seluruh pimpinan DPR saat itu," katanya.

Politikus PDI Perjuangan ini menyebut upaya tersebut berhasil dan membuat Fahri menjadi salah satu pimpinan DPR.

"Sekali lagi saya kecewa, bagaimana mungkin Fahri yang mengaku aktivis 98 bisa menggunakan cara-cara yang bagi saya tidak mencerminkan cara berdemokrasi yang sehat, dewasa dan sportif. Untuk kesekian kalinya saya mengelus dada melihat realitas politik di DPR," katanya.

Adian lebih lanjut mengatakan Fahri pada Agustus 2015 menyebut 'anggota DPR rada rada bloon'. Menurut Adian, pernyataan itu bukan saja menghina para anggota DPR, tetapi juga menghina partai yang menyeleksi calon, bahkan lebih jauh menghina rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang memilih nama-nama anggota dewan di bilik suara.

"Kembali saya kecewa pada Fahri yang mencela proses Demokrasi yang sudah memberi dia kesempatan menjadi anggota DPR tiga periode. Aneh, bagaimana mungkin ada orang yang bisa mencaci maki prosesnya, tetapi hasil dari proses itu justru dinikmati belasan tahun."

"Selanjutnya, saya tidak bicara tentang kerja formal DPR yaitu membuat undang-undang, menyusun dan menetapkan anggaran negara lalu mengawasi eksekutif terkait pelaksanaan undang-undang dan penggunaan anggaran itu," katanya.

Adian menyatakan ingin menyampaikan ke Fahri, bahwa sumpah jabatan DPR juga memperjuangkan aspirasi rakyat dan aspirasi tersebut tidak diperjuangkan sekadar dalam kalimat undang-undang maupun angka dalam APBN.

Melainkan menggunakan kewenangan dan jejaring politik anggota DPR untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat yang dianiaya dan mengalami ketidakadilan.

"Dalam hal perjuangan kerakyatan itu, boleh kah saya bertanya dimana Fahri ketika saya dan rakyat sejak 2015 memperjuangkan agar berhektare tanah Cendana di kabupaten Bogor bisa dibagikan menjadi milik Rakyat?"


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy