Tak Sejalan dengan Lukas Enembe, Lembaga Masyarakat Adat Jayawijaya Dukung Pemekaran DOB Papua



IDEANEWSINDO.COM - Tak sejalan dengan Lukas Enembe, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya menyatakan mendukung pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua. 

Hal ini diungkapkan Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya Herman Doga dalam acara Deklarasi Papua Damai yang digelar serangkai dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.

Bertempat di Lapangan Pendidikan, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (1/6/2022).

Melansir dari rilis Dispenad, Jalannya kegiatan Deklarasi Papua Damai yang bertajuk “Merajut Persatuan Menepis Perbedaan Membangun Papua Damai Mengejar Kesejahteraan Berbasis Adat" diawali dengan pertunjukan tari perang oleh masyarakat Kab. Jayawijaya, dilanjutkan dengan sambutan ketua LMA Kabupaten Jayawijaya Herman Doga.

Herman Doga dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Deklarasi Papua Damai dilaksanakan sebagai bentuk masyarakat menerima adanya pemekaran DOB Papua.

"Salah satu aspirasi masyarakat adat saat ini adalah meminta Daerah Otonomi Baru (DOB) yang secara resmi diterima melalui honai adat.

Kami mendukung itu. Dukungan DOB itu agar masyarakat sejahtera, agar Papua ini Damai, agar generasi masa depan Papua bisa sejahtera," katanya.

"Kami meminta 1 Provinsi di Pegunungan Tegah supaya kami bisa atur masa depan kami di pegunungan bukan di Jayapura, kami juga meminta 1 Kabupaten di Okika, 1 Kabupaten di Piramid, 1 Kabupaten di Kembu Tolikara untuk Kesejahteraan Mama-mama dan Masa Depan Anak Cucu Kami di Pegunungan," lanjut Herman.

Sementara itu Wakil Presiden RI Prof.Dr.(H.C) K.H Ma'ruf Amin pada sambutannya secara virtual terkait kegiatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada LMA, Tokoh adat dan Kepala suku yang turut hadir di lapangan pendidikan serta kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya Papua damai.

Acara Deklarasi ini istimewa karena dirangkaikan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila, harapannya Pancasila senantiasa melandasi kehidupan untuk terus menjaga kesetiaan kepada NKRI.

Deklarasi hari ini membuka kesempatan kepada masyarakat Papua untuk turut terlibat secara nyata membangun Papua.

"Hari ini kita menyaksikan masyarakat Papua, Baik itu pemda, tokoh adat, pemuda yang berpengaruh besar pada keberhasilan pembangunan di Papua.

"Saya meyakini percepatan pembangunan akan segara terwujud karena masyarakat Papua siap untuk bahu membahu dan berpartisipasi untuk membangun Papua," tutur Wapres.

Wapres menuturkan bahwa kunci keberhasilan Papua juga ditentukan dengan situasi keamanan yang kondusif.

"Oleh karena itu saya menginstruksikan kepada TNI-Polri mengedepankan pendekatan yang humanis.

Saya harap Deklarasi Papua Damai berhasil mendorong percepatan pembangunan Papua," pungkas Wapres Ma'ruf Amin.

Lukas Enembe Tolak Pemekaran DOB

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe kembali menjadi sorotan media. 

Kali ini soal penolakannya terhadap rencana pemerintah memekarkan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua. 

Orang nomor satu di Bumi Cenderawasih ini secara tegas menolak rencana pemekaran DOB di Provinsi Papua dalam keterangan resmi, Jumat (27/5/2022).

"Soal penolakan ini, saya bersama Ketua DPR dan Ketua MRP sudah tanda tangan. Jadi saya tidak mau bicara. Saya suruh tolak," katanya dengan nada tegas dalam video tersebut.

Sikap tersebut disampaikan Lukas Enembe saat diwawancarai awak media di Kantor penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta, Jumat (28/05/2022) kemarin.

Pada kesempatan itu, dia juga mengaku heran, terkait rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang tiba-tiba muncul dan terus memancing perdebatan banyak kalangan, baik yang mendukung maupun yang menolak.

“Sebenarnya (rencana DOB) di Papua ini datang dari mana, kok tiba-tiba muncul menjadi seperti ini,” ujarnya dengan nada bertanya.

Sebagai orang nomor satu di Bumi Cenderawasih, Lukas Enembe mengaku tahu persis seperti apa kondisi masyarakat Papua.

"Sebagai kepala daerah, saya tahu betul masyarakat dan pegawai saya. Uang terbatas, bagaimana mau bawa orang. Ini belum bisa," terangnya.

Masih menurut Lukas Enembe, pemekaran kabupaten yang ada di Papua selama ini saja belum menghasilkan sesuatu. Tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) dan selama ini masih menggantungkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).

"Apalagi akan dimekarkan lagi 3 provinsi. Uang dari mana yang akan kita ambil untuk memenuhi biaya daerah. Di Dalam negara demokrasi seperti begini tidak boleh," ujarnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, Surat Presiden (Surpres) mengenai Rancangan Undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sudah diserahkan ke DPR.

Dengan demikian, rencana pembentukan DOB baru di Papua terus berjalan "Iya sudah, sudah (surpres sudah diserahkan ke DPR)," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/5/2022).

Lebih jauh, Mahfud mengatakan, adanya pihak yang suka atau tidak dengan DOB di Papua, merupakan hal biasa.

"Bagi pemerintah DOB itu jalan. Bahwa ada yang suka, ada yang tidak itu biasa saja. UU apapun bukan hanya DOB, kalau anda mau lihat yang tidak setuju, ya ada yang tidak setuju," lanjutnya.

Dia melanjutkan, saat ini sudah ada deklarasi dari sejumlah bupati di Papua yang setuju dengan rencana DOB ini.

Para bupati juga menyiapkan diri untuk menjadi calon gubernur di daerah otonomi baru. Di sisi lain, Mahfud mengungkapkan masih hanyak demo yang tidak sepakat dengan DOB.

"Tinggal mau nanti kita lihat prosedur hukum dan politiknya itu, prosedur konstitusionalnya itu benar apa tidak sekarang kalau soal pendapat itu pasti bisa berbeda. Nanti kan itu ada yg memutuskan," jelasnya.

Untuk diketahui, DPR resmi menetapkan tiga RUU terkait pemekaran wilayah di Papua menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR pada 12 April 2022.

Tiga RUU tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS), RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui tiga RUU untuk ditetapkan sebagai usul insiatif DPR, yakni RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Baleg mengusulkan supaya penamaan provinsi-provinsi baru itu disesuaikan dengan wilayah adat Papua, yakni Ha Anim untuk Provinsi Papua Selatan, Meepago untuk Provinsi Papua Tengah, dan Lapago untuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

s; tribunnews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy